Makalah ini menganalisis secara komprehensif kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan Indonesia dengan membandingkan praktik terbaik internasional dari Brazil, Chile, Norwegia, dan Australia.
Pernyataan Presiden Lula da Silva di KTT G20 Afrika Selatan 2025 tentang kedaulatan mineral kritis menjadi titik tolak analisis terhadap empat hipotesis penyebab kebocoran nilai SDA: kelemahan posisi tawar, korupsi sistemik, kepentingan oligarki, dan kegagalan perencanaan strategis.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan hilirisasi yang progresif, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi nilai tambah, diversifikasi investasi, dan pengelolaan dana hasil SDA secara berkelanjutan.
Rekomendasi mencakup penguatan model joint venture seperti CODELCO-Chile, pembentukan sovereign wealth fund berbasis mineral, peningkatan local content requirement berbasis kapabilitas, dan reformasi tata kelola sesuai standar EITI.
