Dokumen ini mengklaim keberadaan dana triliunan rupiah yang “terblokir” di Bank Indonesia dan bank komersial atas nama perorangan. Dalam sistem perbankan dan hukum keuangan Indonesia, dokumen semacam ini tidak memiliki validitas legal dan merupakan instrumen yang sering digunakan sindikat penipuan untuk meminta uang muka (biaya administrasi) kepada korban dengan janji pencairan dana yang fiktif.
