Makalah ini menganalisis secara komprehensif perkembangan ekonomi hijau (green economy) Singapura dalam konteks tekanan ekonomi domestik yang signifikan pada periode 2024-2025, mencakup krisis sektor Food & Beverage (FnB), peningkatan pengangguran, dan risiko geopolitik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif-kuantitatif berdasarkan data sekunder dari sumber kredibel internasional dan pemerintah.
Temuan menunjukkan bahwa Singapura menghadapi "perfect storm" ekonomi—dengan 3,047 bisnis FnB tutup pada 2024 (tertinggi dalam 20 tahun), pengangguran kaum muda mencapai 5.7%, PHK massal di sektor teknologi, dan kebocoran ekonomi mencapai USD 4 miliar akibat eksodus belanja ke Johor Bahru.
Di tengah tantangan ini, Singapura melakukan pivoting strategis dengan memperkuat aliansi dengan Jepang melalui Japan-Singapore Creation Platform (JSCCP) untuk investasi hidrogen dan amonia, sekaligus mengakselerasi ekonomi hijau melalui penerbitan green bond sebesar SGD 16 miliar kumulatif hingga 2025 (target SGD 35 miliar pada 2030), peningkatan kapasitas solar 115.9% menjadi 1,775 MWp, dan carbon tax bertahap hingga SGD 45/tCO2e pada 2026.
Analisis keuangan menunjukkan sustainable finance Singapura mencapai SGD 13.3 miliar (USD 10.26 miliar atau Rp 171.25 triliun) pada 2024, dengan ekonomi hijau regional ASEAN diproyeksikan bernilai USD 120 miliar dan menciptakan 900,000 lapangan kerja pada 2030.
Makalah ini merekomendasikan Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai green corridor economy pertama, menarik relokasi investasi hijau dari Singapura, dan memperkuat kapasitas energi terbarukan untuk mencapai target 23% bauran energi 2025.[1][2][3][4][5]
